DUNIA NEWS- Meritokrasi adalah salah satu topik diskusi yang cukup menarik.
Paslon Didik Agus T dan Gilang Dirga (Dilan), serta paslon nomor 2 Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail, mempertanyakan meritokrasi selama berbulan-bulan.
Paslon lain menganggap jawaban Jeje salah. Paslon Hade, Hengki-Ade Sudrajat, bahkan menegaskan bahwa jawaban yang diberikan Jeje tidak sesuai dengan pertanyaan.
Selama debat, Gilang Dirga bertanya tentang sikap duo Ismail tentang masalah meritokrasi di KBB. Jawaban Jeje dianggap Hengki dan menyimpang dari pertanyaan.
Gilang Dirga bertanya, "Bagaimana anda menghadapi isu meritokrasi di Kabupaten Bandung Barat?"
Ternyata Hengki Kurniawan tidak setuju dengan jawaban Jeje.
Sumber Daya Manusia (SDM) malah dibahas oleh Jeje di KBB.
Hengki menyatakan, "Pertanyaan nomor satu tidak nyambung dengan pertanyaan nomor dua."
Konferensi pers dilakukan oleh kelima paslon setelah debat. Mereka kembali mengupas berbagai hal selain membahas debat publik pertama.
Di antaranya, ada diskusi yang cukup menarik tentang meritokrasi.
Didik Agus T-Gilang Dirga, paslon nomor satu dari Partai Demokrat, yang menggulirkan masalah meritokrasi tersebut, hanya menyatakan bahwa paslon kedua, Jeje, akan memberikan penilaian terhadap jawaban tersebut kepada masyarakat.
Dia menyatakan, "Saya rasa itu kita serahkan ke masyarakat yang menilai. Kita lebih fokus pada bagaimana program-program kami dapat dijalankan ketika nanti terpilih."
Dalam paslon nomor 3, Hengki-Ade menyatakan bahwa jawaban yang disebutkan dalam pertanyaan nomor 1 tidak sesuai dengan jawaban yang disebutkan dalam pertanyaan nomor 2.
Menurutnya, "Dalam debat publik ini, ada aturan kita memang diberikan kesempatan untuk menyanggah atau menambahkan. Sehingga kami mengatakan jawaban nomor 2 memang tidak sesuai dengan pertanyaan nomor 1."
Pencalonan nomor lima, Sundaya-Asep Ilyas, tidak ketinggalan menekankan masalah meritokrasi.
Menurutnya, untuk menempatkan seseorang sesuai dengan bidang kemampuan dan tujuan mereka, pemimpin pemerintah harus memahami meritokrasi.
Jangan sampai penempatan personel dalam birokrasi pemerintahan menyebabkan masalah.
“Jangan sampai ada Pansus Rotmut (rotasi/mutasi) lagi di dewan,” kata mantan Ketua Pansus Rotmut DPRD KBB tersebut.[Rida]***