DUNIA NEWS- Donggala, Sulawesi Tengah Tim Pokja Kajian Strategis Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat (Sahli Kasad) Bidang Politik dan Keamanan Nasional (Polkamnas) mengoptimalkan pengawasan dan pendampingan program ketahanan pangan di wilayah Sulawesi Tengah.Pada Focus Grup Discussion (FGD) di Donggala, Selasa, Pa Sahli Tk. II Kasad Bidang Kamkof Komunal Brigjen TNI Dody Triwinarto menyatakan bahwa upaya pembebasan dan pengelolaan lahan untuk program ketahanan pangan ini merupakan langkah besar dalam mendukung ketahanan pangan, tidak hanya untuk daerah Sulawesi Tengah, tetapi juga untuk kebutuhan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, kajian strategis berjudul "Optimalisasi peran Satkowil dalam mengawal dan mendampingi program ketahanan pangan di wilayah", yang mencakup wilayah Kawasan Pangan Nusantara (KPN), merupakan bagian dari langkah strategis.distrik Dampelas di Kabupaten Donggala.
Ia menyatakan bahwa pada akhirnya akan ada 1500 hektare lahan di Kawasan Pangan Nusantara, dan TNI AD akan berpartisipasi secara aktif dalam membantu, terutama dalam proses pembebasan lahan yang telah terhambat sebelumnya.
Dia menyatakan bahwa TNI AD, khususnya Korem 132/Tadulako dan Kodim 1306/Kota Palu, berhasil membersihkan 85 hektare lahan dengan menanam tanaman hortikultura pada tahap pertama. Pada tahap kedua, lahan seluas 100 hektare telah dibersihkan.
"Kami menargetkan 400 hektare lahan yang siap dimanfaatkan pada tahun 2026," katanya.
Menurut Brigjen TNI Dody Triwinarto, tanah yang telah dibersihkan tersebut merupakan tanah negara yang akan diberikan kepada masyarakat di masa mendatang.
Dia menyatakan bahwa TNI dan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjamin proses pembagian lahan berjalan lancar dan bebas konflik Ia memberi penjelasan tentang program.kawasan pangan ini akan menciptakan sistem pangan yang lebih terorganisir dan dapat memanfaatkan hasil bumi secara optimal.
Selain itu, akan ada badan pengelola yang akan mengatur distribusi hasil panen ke pasar atau ke IKN, guna menjaga kestabilan harga dan memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan.
"Penting untuk dicatat bahwa kawasan ini telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian sebagai wilayah yang cocok untuk tanaman hortikultura, mengingat keterbatasan sumber daya air di wilayah tersebut," ujarnya.
Ia mengharapkan program ini dapat menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan IKN dan menjadi model bagi program ketahanan pangan serupa di daerah lain.[Rowanti]***